Bagikan!


Jumat, 11 Agustus 2017

Konflik Politik Juga Sebabkan Ketimpangan Ekonomi




Pakar bicara, konflik politik tutur berperan pada ketimpangan ekonomi di negeri ini.

Baru di minggu ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan kajian soal ketimpangan ekonomi.

Ekonomi INDEF, Enny Sri Hartati misalnya, menilai peningkatan dana perimbangan tidak diikuti dengan perbaikan jurang ketimpangan. Indeks gini pun naik menjadi 0,37%.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF),  Enny Sri Hartati mengatakan, peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, belum dibarengi dengan perbaikan ketimpangan ekonomi yang kian meninggi.”Peningkatan transfer dana perimbangan justru memperburuk ketimpangan,” ujar Enny, dalam seminar nasional tengah tahun Indef 2017 bertajuk “Mengurai Solusi Ketimpangan” di IPMI International School, Jakarta, Rabu (19/7).

Dana Perimbangan yang Tidak Berimbang
Enny mengungkapkan, pada tahun 2000, dana perimbangan untuk seluruh provinsi mencapai Rp 29,9 triliun. Dan,  di tahun yang sama, indeks gini masih berada di angka 0,3 persen. Satu dekade kemudian, dana perimbangan melonjak hingga 830 persen mencapai Rp278,7 triliun di tahun 2009.

“Peningkatan drastis tersebut, ternyata tidak diikuti dengan perbaikan jurang ketimpangan, karena indeks gini malah naik menjadi 0,37 persen. Ketimpangan pun semakin memburuk mencapai titik tertingginya sebesar 0,41, meski dana perimbangan telah digelontorkan Rp316,7 triliun pada 2011,” ungkap Enny.

Bahkan, lanjut dia, dengan bertambahnya dana perimbangan hingga lebih dari 150 persen dari tahun 2011 menjadi Rp 795,4 triliun di 2016, indeks gini hanya turun tipis 0,39 persen.

Ketimpangan fiskal ini menurut Enny,  bisa dilihat dari bagaimana efektivitas dana transfer daerah. “Jika kita bandingkan pasca dan sebelum otonomi daerah. Setelah otonomi daerah, ternyata indeks gini secara umum meningkat,” tandasnya.

Upaya formalisasi desentralisasi urusan keuangan daerah, dimulai sejak disahkannya UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada perkembangannya, kata Enny, regulasi itu pun disempurnakan sehingga lahir UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan kewenangan atau otonomi bagi pemerintah daerah untuk secara luas dan bertanggung jawab membangun daerahnya dengan kemampuan fiskal masing-masing.

Enny menegaskan, bahwa otonomi daerah ini sebagai capaian luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pasca Orde Baru (Orba) harus dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik mungkin.”Apabila tidak, Indonesia akan kehilangan momentum untuk mencapai perbaikan ekonomi nasional, terutama permasalahan ketimpangan,” pungkas Enny.

Terjadi Karena Politik
Ekonom Senior Indef lainnya, Didik J. Rachbini berpendapat bahwa jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia terus menganga, tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembangunan. Tapi juga hal ini disebabkan oleh pertarungan politik di tingkat pusat.

”Sekarang ini, daya beli melemah ditandai penurunan penjualan barang konsumsi di tingkat pasar. Ini disebabkan politik ekonomi di mana para pemangku kebijakan saling memiliki kepentingan karena ada konflik politik. Lihat saja antara wapres dan presiden, tidak sejalan,” ungkap Didik dalam Seminar Tengah Tahun Indef 2017 bertajuk ” Mengurai Solusi Ketimpangan” di IPMI International School, Jakarta, Rabu (19/7).

Menurut Didik, arti kedaulatan rakyat memiliki arti politik yang dapat diartikan menjadi beberrapa bagian. Yakni, di mana di dalamnya terdapat kedaulatan ekonomi termasuk kesenjangan. Nah, kata Didik, kesenjangan tersebut sudah jelas terlihat dari rontoknya daya beli masyarakat.

Rakyat Bergerak Sendiri Mencari Kesejahteraan
Padahal, kata Didik, sesuai amanat konstitusi, keuangan negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya di tingkat pusat, hal tersebut kerap menjadi kepentingan. Pada akhirnya masyarakat dibiarkan bergerak sendiri mencari kesejahteraan tanpa dirangkul pemerintah.

”Contoh ojek online, siapa saja bisa masuk. Tapi ini tidak diakomodasi pemerintah, dan hal ini jelas bisa memicu konflik. Inilah salah satu yang harus dikelola oleh pemerintah,” tukas Didik.

Selain itu, tambah Didik, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara seperti minyak dan lahan juga harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan harus bebas dari unsur politik.

”Konstitusi mengatakan, negara harus bertanggungjawab kepada fakir miskin. Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) salah satunya. Itu sudah baik, tetapi harus ditingkatkan lagi, dan disokong oleh kebijakan yang lebih pro rakyat,”  pungkas Didi menutup paparannya.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Grand Opening, 212 Mart Semarang Raup Omzet Rp 13 Juta Lebih

Tidak ada target khusus, berapapun omzet 212 Mart Semarang saat grand opening akan disyukuri karena itu berkah dari Allah SWT. Ger...

Artikel Populer